Notary Roles and Liabilities Related to The Delivery of Information About the Beneficial Owners of Limited Liability Companies
Keywords:
Notary, Beneficial Owner Information, Company, Role, ResponsibilityAbstract
In the event of participating the Financial Action Task Force recommendation, Indonesian Government issued Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 on the Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme which required limited company to deliver the information regarding beneficial owner. In relation of this issuance, there are 2 significant problems that we can study further. Firstly we can look at the regulation on delivering the information of beneficial owner of a limited company. Second, how is the role and obligation of Notary regarding the delivery of the information. This research is made by using a juridical normative method with secondary data consisted of primary law substance and secondary law substance as the base of the research. Based on this research, we can conclude that Limited Company must apply the principle of recognizing its beneficial owner. Notary has an important role in delivering the information on the beneficial owner of the company. But, Notary do not have the responsibility for the factual integrity of the beneficial owner that is provided by the company. With that in mind, it is better to apply a strict penalty or sanction for limited company that violates the regulation. Other than that, socialization on the practice of Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 will be beneficial for the limited company.
Downloads
References
Books
Rajagukguk, Erman. Butir-Butir Hukum Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
———. “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.” Unversitas Sumatera Utara, n.d.
Soemitio, Romy Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Subekti. Aneka Perjanjian. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
Syahrul; dkk. Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta: Citra Harta Prima, 2000.
Tim National Risk Assessment Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jakarta: PPATK, 2015.
Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Yunus Husein. Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta: Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013.
Laws and Regulations
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, n.d.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, n.d.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, n.d.
Interview
“Wawancara Dengan Notaris Martina, S.H,” 2022.
Internet
“Peran Kemenkumham Melalui Beneficial Ownership Sebagai Pendukung Keanggotaan Indonesia Dalam FATF.” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2904-peran-kemenkumham-melalui-beneficial-ownership-sebagai-pendukung-keanggotaan-indonesia-dalam-fatf.
“Perusahaan Indonesia Tak Patuh Laporkan Beneficial Owner.” RRI. https://rri.co.id/nasional/peristiwa/886737/perusahaan-indonesia-tak-patuh-laporkan-beneficial-owner.
“Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme.” Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Last modified 2019. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html.