Responsibility of Land Deed Officials for False Information on The Selling Buying Deed (Case Study Court Decision No Number 66/PDT.G/2016/PN TSM)
Keywords:
The Sale and Puchase Deed, False Information, The Official Making, The Land DeedAbstract
There is a lawsuit starts from the debt of the seller to the buyer of IDR 720,000,000 (seven hundred and twenty million Rupiah). From the proceeds of the debt, the seller guarantees the land to the bank under the name of the buyer, with the sole purpose of returning the land when in is paid off. Over time the land was not returned and the seller filed a lawsuit against the buyer. The official who made the land deed who made the Sale and Puchese Deed also become a Co-Defendadnt to be held accountable for the Sale and Purchase Deed Number 401/2012 dated August 8, 2012. To answer this problem, the author uses the normative juridical method. From the results of this study, it shows that the official making the land deed in making the Sale and Puchase Deed has done it legally and is not responsible for the false information. the official making the land deed is only responsible for formal and material data and applies the precautionary principle.
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad. (2006). Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti.
Black, H. C. (1968). Black’s Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phares of American And English Jurisprudence, Ancient and Modern. West Publishing Co.
Desvia Winanda. (2020). Penerapan Asas Terang dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LBT). Jurnal Hukum Adigama, 3(2), 128.
Ghazahra Vesti Rana dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan. (2021). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang dan Tunai (Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt). Jatiswara, 36(3), 265.
Hatta Isnaini Wahyu Utomo. (2020). Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prenada Media.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017, 2017.
Kuwuryan, E. S. (2015). Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Universitas Narotama.
Maria S. W. Sumarjono. (2001). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas.
Noor, A. K. (2016). Tugas dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Perkaban 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
R. Subekti. (2014). Aneka Perjanjian. PT Aditya Bakti.
Rondonuwu, G. (2017). Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lex Privatum, 5(4), 117.
Rudi Indrajaya; et.al. (2020). Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar. PT Refika Aditama.
Santoso Urip. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Prenanda Media.
Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Lex Crimen, 6(1), 3.
Sjaifurrachman; Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju.
Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada.
Usman, R. (2003). Aspek-Aspek Perbankan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
