Ratio Legis Of The Policy On The Formulation Of Electronic Evidence In Special Crime
Keywords:
Policy, Electronic Evid, CrimeAbstract
This study aims to identify and analyze the existence of electronic evidence in Law No. 20 of 2001 concerning corruption and Law No. 8 of 2010 concerning the eradication of money laundering in terms of the ratio of legislators to the legislature. This research uses normative research methods, which focus on written studies, namely legislation, legal theory, legal principles, library documents, and can be in the form of scientific works of legal scholars (doctrine). These legal materials were analyzed using a statutory approach in order to obtain a systematic picture which was then studied further normatively using qualitative analysis techniques with data analysis methods linked to theories from literature studies so as to obtain answers to problems. The results of the study indicate that: In terms of the ratio of legislators to the legislature, the legislators (DPR) did not discuss the existence of the position of electronic evidence as an extension of the evidence of guidance in the corruption law and electronic evidence as evidence that stand alone in the money laundering law. the legislators only explained two reasons for recognizing electronic evidence, namely as a form of anticipation of the development of information technology and as an intensive effort to uncover criminal acts. For the same reason, without any specific reason underlying the difference in the existence of the electronic evidence, it shows that the form of recognition of the electronic evidence is an open policy for legislators, so that the existence of the position of electronic evidence can be changed based on strategic considerations in accelerating criminal disclosure process.
Downloads
References
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
A.I N Krammer, Kamus Kantong Inggris Indonesia. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Bogor, 2011.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Pukap Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Bambang Purnomo, Pokok-Pokok Tata Cara Perdailan Indonesia, Liberti, Yogyakarta, 2004.
Eva Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Harkristuti Harkrisnowo, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta, 2007.
Hary Sangkakala dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Mandar Maju, Bandung, 2003.
Irwansyah. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, , Yogyakarta, 2020.
Indrawati Farida Maria Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukkannya. Kanisius, Yogyakarta, 2002..
Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Galia Indonesia, Bogor, 2008.
John Echols, dan Hassan Sadily. Kamus Besar Inggris Indonesia. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1977.
Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
Lawrence Friedmen, The Legal Sistem A Social Perspective¸ di terjemahkan oleh M. Khozim, Sitem Hukum Persfektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009.
Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 2012.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Mahmud Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, UII Pers, Yogyakarta, 2012.
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
Mohammad Najih. Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Citra Negara Hukum. Setra Press, Malang, 2014.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2009.
P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, 2006.
Rianto Adi, Penelitian Sosila dan Hukum, Granit, Yogyakarta. 2006.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Cetakan Pertama), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Sitompul J, Cyberspace, Crybercrime Cryberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta. 2012.
Sudikmo Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2003. hal. 99.
Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV Ganda, Ypgyakarta. 2006.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001.
Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum dalam https://issu. com/dosenhukum/ docs/dyah_penelitian_ hukum. Di akses pada Jumat, 02 Februari 2021.
Eka Surya Prasetyo, Implikasi Yuridis Alat Bukti Elektronik, Lentera Hukum Volume 5, April 2018, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
Sudarto, “Tindak Korupsi di Indonesia, Jurnah Rechtens, Volume 6. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tahun 2017.
