The Liability of The Land Deed Official (PPAT) in Terms of The Reading of The Grant Deed when Carried Out by Its Employees and The Lack of Witnesses in The Deed (Case Study of Verdict Number 3/PDT. G/2020/PN BLA)
Keywords:
Conveyancer, Grant Deed, ResponsibilityAbstract
Conveyancer (PPAT) has the authority to make an authentic deed regarding the transfer of land rights, one of them is the Grant Deed. In making the deed, Conveyancer must be responsible for what they made because Conveyancer has been appointed directly by the Minister of Agrarian and Land Affairs. The article discusses the legal issues in the Blora District Court Decision Number 3/Pdt.G/2020/PN Bla, namely regarding Conveyancer's responsibilities based on the Grant of a Deed read by his employees and the lack of witnesses in making the Grant Deed. This study uses a normative juridical method by using secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The Deed of Grant is an authentic deed that can be used as a perfect evidence. Due to its irrevocable nature and can't be erased, except for certain reasons, it requires accuracy and prudence in the preparation of the deed. Conveyancer is obliged to read out the Deed of Grant before it is signed by the parties and there must be at least 2 (two) witnesses in making the Deed of Grant in accordance with the provisions of Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Official Making the Land Deed which is currently updated with Government Regulation Number 24 of 2016.
Downloads
References
Book
Alamsyah, Ruslan. Kajian Yuridis Terhadap PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Jakarta: Erlangga, 2011.
Alwesius. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakulas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
H.M. Kamaluddin Lubis. Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek. Medan: FH UISU, 1992.
Husni Thamrin; M. Khoidin. Hukum Notariat Dan Pertanahan Kewenangan Notaris Dan PPAT Membuat Akta Pertanahan. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2021.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Santoso Urip. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenanda Media, 2019.
Siahaan, Rudy Haposan. Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya. Malang: Inteligensia Media, 2017.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1989.
Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya: Arloka, 2003.
Tan Thong Kie. Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2007.
Tim Pengkajian Di Bawah Pimpinan Ady Kusnadi. Masalah Hukum Jabatan Notaris Dalam Kegiatan Pertanahan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.
Journal Article
Putri, Rissa Zeno Tulus. “Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibacakan Oleh Pegawai Kantor Notaris/PPAT.” Indonesian Notary 1, no. 1 (2022): 11.
Laws and Regulations
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, n.d.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, n.d.
Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, n.d.
Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn Bla, 2020.
