Juridical Review on Police Repressive Action in Wadas Village National Strategic Project
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v11i3.292Keywords:
Repressive Action, Police Apparatus, National Strategic Project, Wadas VillageAbstract
Non-violence right has been guaranteed by some regulation. However, in fact, many acts of violence are conducted by law enforcers, in this case the police, such as the cases of Wadas Village. This inspires authors to conduct research on repressive law enforcement that has violated procedures. The research method used is empirical juridical with an statue approach and a case approach. The results of this study indicate that many arbitrary arrests were accompanied by violence during the PSN implementation in Wadas Village. Executions conducted at Wadas must refer from procedural aspects so that they are in line with the protection of human rights. therefore, authors conclude there is need strict sanction from the Police to members who violate human rights. Meanwhile, the victim can apply to LPSK for compensation.
Downloads
References
Kusumah, Mulyana W., and Paul S.Baut. Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
AmeliaTilman, Digna. “Constitutionality Penalty Punishment Die For Convicted Follow Punishment Corruption.” Jurnal Science Law?: Alethea 3, no. 2 (2020).
Bambang Heri Supriyatno. “Penegakan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SOCIAL INSTITUTION SERIES 2, no. 3 (2014).
Belajar, Muhammad. “Penugasan Dan Fungsi Peran Polisi Yang Mendalam Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tenpliers Polisi.” Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021).
Sumanto,Dedi, et al. “Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-hak Perempuan.” Jurnal Al – Ulum 13, no. 2 (2013) : Pp 400.
Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016) : Pp 81.
Bethesda, Elisabeth. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Universitas Diponegoro 5, no. 2 (2016) : Pp 2.
Hertika Rani, Febrina. “Application Foundation Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Performan Ikuti Hukuman Pada Tahap Penyidikan Di Yurisdiksi Polisi Sumatera Selatan.” Jurnal Hukum Doktrinal 5, no. 1 (2020).
KD, Claudia Ratna, Dwiarta A Lubis, Sutarto Edhisono, and Hary Budieni. “Perencanaan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo.” Jurnal Teknik Sipil 1 2, no. 2 (2013).
Tri Wahyudi, Slamet. “Problems Application Punishment Die Deep Context Enforcement Law At Indonesia.” Journal Law And Judicial 1, no. 2 (2012).
Chapter A UN General Assembly Resolution 40/34?: Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Profesi Polisi Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 2011 Nomor 608
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Institsional Umum Untuk Anggota Polisi RI Lembar Negara. 2003/ Nomor 3, Nomor TLN Nomor 4257, LL SETNEG
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 590/42 Tahun 2018 Jo Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 539/29 Tahun 2020 Jo Keputusan Gubernur Jawan Tengah No 590/20 Tahun 2021 tentang Penetapan Aja Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Negara Kepolisian Republik Indonesia Lembar Negara. 2002/ No. 2, TLN No. 4168, LL SETNEG
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Hukum Acara, Negara Lembar. 1981/Nomor. 76, TLN. Nomor 3209, LL SETNEG.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Di Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban Perlindungan Lembaga, Sheet Country. 2014/ Nomor 293,TLN No. 5602, LL SETNEG
Komnas HAM. “Komnas HAM Information Press No: 006/HM.00/II/2022 about Ringkasan Pemantauan Eksekutif Dan Kekuatan Penggunaan Investigasi Dalam Tanah Pengukuran Proses Yang Berlebihan (Penggunaan Kekuatan Berlebihan) Di Desa Wadas 8 Februari 2022.” Jakarta, February 2022.
JPNN.com. “66 Warga Desa Wadas Ditangkap, IPW: Polisi Citra.” Berita, https://www.jpnn.com/news/66-warga-desa-wadas-ditangkap-ipw-citra-polri-merosot, (accessed at February 18th 2022)
JSLG Official. “ALASAN HUKUM: BENARKAH DESA WADAS MASUK DALAM KAWASAN BENDUNGAN BENER? WALHI MENJAWAB FAKTA BAGIAN 1.” Podcast Indonesia: YouTube, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=ZrZ_6kg-v9Y, (accessed at March 1st 2022)
LBH Yogyakarta. “Advokat LBH Yogyakarta (Kuasa Law Citizen Wadas) Bersama Tim PEKA Kritik Kapolri Purworejo Dan Anggota Polisi Polisi Jawa Tengah.” Pers Rilis, https://lbhyogyakarta.org/2021/05/04/advokat-lbh-yogyakarta-kuasa-hukum-warga-wadas-bersama-tim-peka-laporkan-kapolres-purworejo-dan-anggotanya-ke-polda-jawa-tengah/, (accessed at March 2nd 2022)
———. “"Bendungan Gedung Paradoks Purworejo LBH Yogyakarta”.” Pers Rilis, https://lbhyogyakarta.org/2019/02/25/paradoks-pembangunan-bendungan-purworejo/, (accessed at February 27th 2022)
———. “‘Menolak Segala Bentuk Kerusakan Alam Yang Mengancam Desa Wadas, Purworejo.’” Pers Rilis, https://lbhyogyakarta.org/2020/11/23/menolak-segala-bentuk-damage-nature-that-threatens-village-wadas-purworejo/, (accessed at March 1st 2022)
Pusparisa, Yosepha. “Penembakan Dominasi Aksi Kekerasan Polisi Dalam Setahun Terakhir.” Berita, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/kontras-penembakan-dominasi-aksi-kekerasan-polisi-dalam-setahun-terakhir, (accessed at February 24th 2022)
WALHI. “WALHI Mengutuk Tindakan Keras Polisi Sewenang-Wenang Di Desa Wadas.” Siaran Pers, https://www.walhi.or.id/walhi-mengutuk-keras-tindakan-sewenang-wenang-kepolisian-di-desa-wadas, (accessed at February 18th 2022)
YLBHI. “Luncurkan Laporan Penelitian Praktik Penahanan Di Indonesia.” Berita, https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/peluncuran-laporan-penelitian-tentang-praktik-penahanan-di-indonesia/ (accessed at February 18th 2022)
