Legal Protection of Ownership Certificate Holders of Land which is used as Collateral for Debt (Decision Study Number 293/Pdt /2018/PT.Mdn)
Keywords:
Legal Protection, Certificates, Debt GuaranteesAbstract
Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortgage. The formulation of the problem in this thesis is how the legal protection of certificate holders on land bound with mortgage rights, how to conduct roya for dependents who are bound with mortgage rights, how is the legal considerations of judges on Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn against holders certificate. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the procedure for conducting roya on dependents bound to the mortgage is based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 as the implementation of PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration, where roya can be carried out without prior agreement (APHT) and is not required to have the same size area between the lands that have been divided into several parts, even though the land has been bound by guarantee of Mortgage Rights and has been registered at the Land Office. Implementation of roya can be carried out on the repayment of debts guaranteed by the portion of land that has been broken up that is bound by guarantees of Mortgage. Judge's legal considerations regarding Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn to the certificate holder is a certificate of power of attorney Number 29 dated June 13, 2015 made by Defendant-IV which is used as the basis for obtaining and or hanging rights from him which is used as long as The land along with the plaintiff's permanent home building are not enforceable with all its legal consequences so that all legal actions and documents that are born from acts against the Defendant-I to Defendant-V as well as other parties on the object of the land along with building the case house are conducted without the plaintiff's permission, is illegal.
Downloads
References
Abdurrahman, Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Adjie, Habib, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2000
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Az, Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
Budiman, Arif, Teori Negara Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Habib, Adjie, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2000.
Harsono, Boedi, Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011.
H.S, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Indrawati, Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
Indrajaya, Rudi dan Ika Ikmasari, Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016
Manulang, Rinto, Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya, Suka Buku, Yogyakarta, 2011.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta, 2005.
Rahmat, Masdiarmo, Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan, Alfarindo, Jakarta, 2013
Rasyidi, Lily, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 2008.
Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Supramono, Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Aneka Cipta, Jakarta , 2009.
Sutedi, Adrian, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Usman, Racmadi, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan, Jakarta, 2009.
Yamin, Muhammad, Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
------------; Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Dharmawan, Ariel Doni, Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan, Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018.
Doly, Denico, Aspek Hukum Hak Tangungan Dalam Pelaksanaan Roya, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 1, Juni 2011.
Hadisiswati, Indri, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014.
Pertiwi, Dian, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Obyeknya Dikuasai Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 Tahun 2013.
Sudibyo, Efty Hindaru, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Karena Hapusnya Hutang Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
