Legal Politics for the Establishment of DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 2 Year 2020 about Covid-19
Keywords:
Covid-19, Law, Local Regulation, PoliticalAbstract
Health is a fundamental and invaluable human right for the implementation of other human rights. Therefore, the right to health should be respected and implemented by the state as one of the fundamental rights. The state's obligation to provide protection for the right to health owned by all citizens is in line with what is stated by WHO, namely the state in this case the government has a responsibility for the health of its citizens. Establishment of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Covid-19 from the point of view of legal politics is that Law Number 2 of 2020 is the ratification or stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and in the Context of Threats That Endanger the National Economy or Financial System Stability into Law.
Downloads
References
Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi Et Al., ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19’, Universitas Gajah Mada (2020): 5–7, Demajusticia.Org
Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation. Jurnal Konstitusi, 16.
Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 11(2), 319-332.
Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(1), 17-39.
Astomo, Putra. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Kanun, Vol 16, No 3(2014)
Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 21-41.
Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Jurnal HAM, 11(2), 239-253.
Deng, S.-Q., & Peng, H.-J. (2020). Characteristics Of And Public Health Responses To The Coronavirus Disease 2019 Outbreak In China. Journal Of Clinical Medicine. Https://Doi.Org/10.3390/Jcm9020575
Fathoni, D. E. (2020). Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif-Empiris dan Perspektif Hukum Islam pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Fitriani, Nur Indah, “Tinjauan Pustaka COVID19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis”, Jurnal Medika Malahayati, Vol. 4, No. 3, Juli (2020)
Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2), 508-524.
Hartono, Sunaryati, Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Di Abad 21, 1 Veritas Et Justitia, 2015
Hijriati, E., & Mardiana, R. (2014). Pengaruh ekowisata berbasis masyarakat terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial dan ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2(3), 146-159.
Hukumonline. “PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat.” Berita, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PP No. 21 Tahun 2020, LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6489, Pasal 3.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236, Pasal 11.
Isnaini, A. M., & Adnan, L. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Jatiswara, 33(1).
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014)
Karimah, N., & Hamid, A. (2021). Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19. Manabia: Journal of Constitutional Law, 1(1), 77-94.
Kurnia, Tinton Slamet, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung,2007.
Mahfud MD, Pengantar Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Konpress, Hlm. XIV (2012)
Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., & Kurniadi, B. K. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Inicio Legis, 1(1).
Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press, 1968.
Paul Tillich, “Being and Love,” in Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen (New York): Harper & Bros., 1952), 663.
Prakarsa, A., Herli, D., & Yulia, R. (2021). Mengkaji Penerapan Sanksi Pidana dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 773-785.
Rahmasari, D. A., Putranti, I. R., & Alfian, M. F. (2022). Tindakan Tiongkok Dalam Mengoptimalisasi Health Security Pada Penanganan Covid-19 (Studi Kasus: Teknologi Artificial Intelligence Tiongkok). Journal of International Relations, 8(2), 150-163.
Rif’atul Hidayat, ‘Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal" Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, no. 2 (2017)
Saldi Isra. Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terahadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing-JAPA, 1(2), 277-289.
Vienna Declaration And Programme Of Action Adopted At The World Conference On Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, Paragraph 5, (United Nations General Assembly Document A/ CONF. 137/23).
Wahjudi, M. (2020). Kontroversi Metode Deteksi COVID-19 di Indonesia. KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran, 2(1), 32-42.
Witantra, A. P. W., & Sagita, D. S. (2021). JURNALISME BENCANA WABAH COVID-19 PADA MEDIA NASIONAL DAN LOKAL BANTEN. Book Chapter" Dinamika Komunikasi dan Politik Jilid 2", 2(1), 1-29.
