Legal Protection of Outsourced Workers on Outsourcing Agreements with Pt. X in Sidoarjo
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.488Keywords:
Legal Protection, Legal Relations, Outsoucing AgreementAbstract
The focus of the problem is divided into (1) analysis of the legal relationship of the parties in the outsourcing agreement Company X in Sidoarjo City, (2) legal protection of workers in outsourcing agreement Company X in the city of Sidoarjo. This study uses type of normative juridical research, based on analysis of legal facts, supported by legal literature and legislation as empirical data. The results of this study are (1) legal relations focusing on worker and also Company X, because they have agreed in the work Agreement and become a strong legal basis and must be obeyed by both parties, Company Y can not be sued because the company is only a labor user company only. (2) legal protection for outscourcing workers can be done preventively with legal protection set by goverment, because there has been dispute over rights in indrustrial relations. So repressive legal protection is more appropriate to be applied by fighting for the normative rights of outsourcing workers through non-litigation and litigation, this issue raised by this author finally completed through mediation from Sidoarjo City Disnaker with an agreement of Company X will pay compensation for the remaining wages as contained in the employment agreement.
Downloads
References
Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
Amelia SP, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja OutsourcingJurnal Restitusi 1 (2019)
Amrudin, Zainal Asikim Pengantar Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
Bungasan H, ‘Perlindungan Hukum Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Outsourcing Jurnal Penelitian Hukum APHI 10 (2010)
Chairunnisa RPN dan Leli JS, ‘Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing, Jurnal Media of Law and Sharia 2(2020)
Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2006
Heru Suyanto dan Andriyanto AN, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan’ Jurnal Yuridis 3 (2016)
H.P. Panggabean, Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Indrustrial Jakarta. Jala Permata, 2007
I Nyoman Putu Budiarta, Hukum Outsoucing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Malang, Setara Press, 2016
Imam Sjahputra Tunggal, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Harvaindo, 2009
Lalu Husni, Penyelesaian Hubungan Indrustrial melalui Pengadilan & Di Luar, Jakarta, Citra Aditya, 2007
M Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2009
M Fauzi, ‘Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing) Jurnal Risalah Hukum FH Unmul 2 (2006)
M Ricky S dan Eko W, ‘Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya Jurnal Yuridis 8 (2021)
Munir Fuadi, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung, Citra Aditya, 2002
Nicky E.B Lumingas, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing’ Jurnal Lex et Societis 1 (2013)
Ni Luh Made Mahendrawati, ‘Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis Jurnal Lex et Societis 15 (2009)
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, M2 Print, 2007
Titi HS, ‘Aspek Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Jurnal Spectrum Hukum 10 (2019)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.220/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, Nomor 78 Tahun 2015
Wawancara dengan Bapak DC, Kepala HRD PT. X tanggal 27 januari 2021
