Control of land rights by foreign nationals through nominee agreements in Bali
Keywords:
Domination of Land, Foreigners, Nominee AgreementAbstract
Property rights as the most absolute right that can be owned by a legal subject is something that is very important for the Indonesian nation. Land, as a basic need in carrying out life, has a social function designated and utilized for the greatest prosperity of the Indonesian people. On that basis, the ownership of the Freehold Land is only limited to Indonesian Citizens and some legal entities are excluded. This has created dissatisfaction for foreign nationals who wish to own land indefinitely in Bali, Indonesia. This dissatisfaction gave rise to the idea of carrying out legal smuggling through the practice called nominee agreements. This writing is intended to examine legal smuggling carried out through the nominee agreement, as well as the parties participating in the implementation of this legal smuggling.
Downloads
References
Annisa Setyaningsih, et. al. ,. (2020). Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pegawainya yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mtr),” . Jurnal Indonesian Notary , 2(4), 55.
Boedi Harsono. (n.d.). Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
H. Salim HS, & Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada.
Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja. (2016). Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
Lili Somatri. (2010). Keunggulan Bali Sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia. 3.
Natalia Christine Purba. (2006). Keabsahan Perjanjian Inominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Asing), . Universitas Indonesia, Depok.
Rachmadi Usman. (n.d.). Hukum Jaminan Keperdataan, . 343.
Salim HS. (2013). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.
Selamat Lumban Gaol. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(1), 98.
Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok: PT RajaGrafindo Persada, .
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Supriadi. (2010). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
Tan Thong Kie. (2007). Studi Notaris dan Serba Serbi Praktik Notaris. Jakarta: Ichtiar baru.
Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 26 ayat (2).
