Legal Politics Legalization Convention In Perspective International Law
Keywords:
Condlicts, Legal Politik, ProtectionAbstract
Choice nomenclature Convention as a form of international agreement see the existence of the desire of countries that are bound by the agreement has a responsibility to implement and comply with the contents of the agreement because it is binding law post ratification and categorized as hard Law. Meanwhile, through analysis by using the concept of legalization seen that the form of legalization of the Geneva Convention is moderate where the level of obligation is high, the level of precision is high and the level the delegation is low. This means that although the responsibility of each country has been written with clear and detailed, but this agreement does not yet have a delegation of authority to third parties to implement, interpret, and apply regulations disputes; and also the possibility of creating new regulations. Without aspect third, the agreement tends to political aspects will be dominant over aspects law making it possible to be politicized even though the choice of legal form is hard law.
Downloads
References
Arief, E. (2016). Relevansi Hukum Pidana Internasionaldalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusiakhususnyawanita Dan Anak-Anak, Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(1), 89–97.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program, 3(3), 283–294.
Evi Rosdiyanti, A. (2020). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi, 2(2), 21–34.
Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ( Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka ). Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 6(2), 4146–4166. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3110
Hasim, & Hasanuddin. (2019). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme. Jurnal Hasanuddin Hasim, 1(2), 173.
Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Hartono, M. S., & Sanjaya, D. B. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJUALAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG. JURNAL MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, 4(April), 97–109.
Kalalo, F. P. (2016). EFEKTIFITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGHUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA INTERNASIONAL. Lex et Societatis, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiatmaka, N. K. S. A. (2020). HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL. Ganesha Law Review, 2(2), 167–179.
Luhulima, H. V. (2018). Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional. Justitia et Pax, 34(1), 69–98. https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1623
Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria, 11(1), 90. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509
Putri, N. N. (2021). Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmu Hukm, 6(1), 139. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5537
Runtuwene, M. A., Korompis, H. A., & Karisoh, F. J. M. M. (2021). PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA. Lex Administratum, IX(4), 147–157.
Sanjaya, H., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1), 22–33. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28768
Sari, I. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(1), 38–65. https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114
Sinaga, M. I. J. (2022). PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TRANSNATIONAL CYBERCRIME MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(8.5.2017), 2003–2005.
Sitepu, R. I. (2022). Eksistensi Pidanan Internasional Terhadap Krisis Kemanusian Etnis Rohingya Di Myanmar. Jurnal Rechten?: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 39–48. https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.58
Sukmana, S., & Susilawati, T. (2022). PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986). Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 183–197. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4775
Turnip, M. O. S. H., & Kbar, R. A. (2020). Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma Dan Harmonisasinya Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4(1), 453–461.
Utara, M., & Rangka, D. (2019). UPAYA MENANGGULANGI SENGKETA MELALUI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL. Ganesha Law Review, 1(2), 106–175.
