Juridical analysis of the rights of workers who are terminated due to refusal of mutation in terms of law no. 13 of 2003 concerning labor manpower
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.920Keywords:
layoffs, Transfers, WorkersAbstract
Workers in Indonesia have the right to reject mutations, as stated in Article 32 paragraph (1) letter b of Labor Law No. 13 of 2003. This provision allows workers to refuse changes in employment conditions, including relocation, if these alterations violate employment agreements, company rules, or legal statutes. The research, following a normative approach and using secondary data sources, highlights that workers can refer to Articles 31 and 32 to assess the compatibility of mutations with existing regulations. Termination of employment, as defined in Article 1 Point 25 of the Labor Law, can occur due to specific events resulting in the cession of rights and obligations between workers and employers. Rejection of mutations may lead to termination, according to Article 161 of Law No. 13 of 2003, with a mandatory issuance of warning letters. Disputes can be resolved through the Industrial Relations Court or alternative mechanisms, including Bipartite, Tripartite, Mediation, Conciliation, and Arbitration. If out-of-court attempts fail, the Industrial Relations Court serves as the final resolution step, involving filing a lawsuit and examination procedures in the local court
Downloads
References
Anggraini, E. S. (2023). Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Syntax Admiration, 4(3), 349–361.
Aprita, S. (2022). Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(1).
Chamdani, B. E., Kusnadi, S. A., & Nobella Indrajaja, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(1), 1–16.
Charda, U. (2014). Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 31(2), 121–153.
Dajayadi, H. (2022). Penyelesaian Perselisihan PHK di Masa Pandemi Covid-19 di Luar Pengadilan Hubungan Industrial. NOVUM ARGUMENTUM, 1(1), 1–11.
Erlangga, R. F. (2017). Mutasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1).
Harefa, N., & Karina, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 8013–8027.
Herdiana, D. (2018). Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(1).
Juniardi, K., & Hapsari, D. R. I. (2021). Penerapan asas kebebasan berkontrak dan proporsionalitas dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja di Banjarmasin. Indonesia Law Reform Journal, 1(2), 257–272.
Maulinda, R., Dahlan, D., & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18(3), 337–351.
Pradima, A. (2013). Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17), 240017.
Purnomo, P., & Soekirno, S. (2022). Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 4(1), 49–58.
Putri, F., Rahmayani, N., & Suryamizon, A. L. (2023). KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBALIAN IJAZAH PEKERJA SETELAH PERJANJIAN KERJA BERAKHIR. SAKATO LAW JOURNAL, 1(2), 240–248.
Putri, S. A., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. (2022). Dirumahkannya Pekerja yang Berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Masa Pandemi Covid-19 secara Sepihak Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Secara Non Litigasi. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 167–182.
Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. Golden Ratio of Law and Social Policy Review, 1(1), 7–16.
Razzak, M. D., Wibisono, A., & Fitrian, A. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 83–92.
Rizqiyah, A. N. A. (2023). PENERAPAN KUALIFIKASI KERJA BERPENAMPILAN MENARIK DALAM KONTEKS HAM DAN KEADILAN SOSIAL. PUSKAPSI Law Review, 3(1), 22–36.
Said, M. (2019). KEDUDUKAN TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERBURUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. LEX PRIVATUM, 6(7).
Sanjaya, R., & Hamdani, A. U. (2021). Model Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Perpanjangan Kontrak Kerja Motivator Menggunakan Metode Saw Pada Yayasan Pengembangan Anak Indonesia Bimba Aiueo. IDEALIS?: InDonEsiA journaL Information System, 4(2), 167–176. https://doi.org/10.36080/idealis.v4i2.2855
Satya, Y. P. T. P. (2019). PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS DI PT FORMULA LAND). UAJY.
Sidabariba, M. T. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menolak Mutasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(1), 62–85.
Sinambela, L. P. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja. Bumi Aksara.
Situmorang, R. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lex Privatum, 1(1).
Solikhah, S. (2018). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON. Notarius, 11(2), 194–211.
Sonhaji, S. (2019). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 60–78.
Surya, D. M. (2018). Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(2), 169–186.
Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109–120.
Wicaksana, A. D., & Hoesin, S. H. (2022). ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PENOLAKAN MUTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 155/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. JKT. PST). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(4).
Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Binamulia Hukum, 8(1), 107–116. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42
Wildan, M. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 833–841.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
