Analysis of Decision Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr Concerning Good Faith In Polygamy Without Court Permission
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v14i6.1579Keywords:
Polygamy, Good Faith, Marriage Validation, Religious CourtAbstract
This study aims to analyze the application of legal provisions concerning polygamy licensing and the principle of good faith in polygamous marriages performed without court permission, specifically focusing on the legal considerations in the Tenggarong Religious Court Decision Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. The research employs a normative juridical methodology with statutory, case-based, historical, and conceptual approaches to evaluate primary and secondary legal materials gathered through literature review. The findings reveal that the petitioners’ marriage constitutes unauthorized polygamy that violates the mandatory requirements of Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law, as it was conducted without judicial approval or the first wife's consent. The court's analysis determines that the parties' decision to proceed with a secret marriage despite being aware of legal impediments serves as a definitive indicator of bad faith (malafide). Consequently, the panel of judges rejected the petition for marriage validation to prevent the creation of a negative precedent that could encourage the abuse of illegal polygamy and undermine legal certainty. This study concludes that strict adherence to procedural requirements and the principle of good faith are essential to maintaining the integrity of the marriage institution and protecting the rights of all parties involved.
Downloads
References
Ansori, F. (2022). Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami. Al Adl Jurnal Hukum, 14(2), 20–405.
Aprillia, F. D., & Setya, V. I. (2019). Komparasi Poligami Dan Monogami Perspektif Hukum Islam. Indonesian Journal of Law and Islamic Law , 1(1).
Asmu’i, Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta’adud Al-Zauj?t) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zu?ail?. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(3).
Azni. (2015). Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). Jurnal Risalah, 26(2), 5568.
Coronas, A. A., Sanmas, A., Harwis, H., & Abubakar, F. (2023). Praktik Poligami Tanpa Izin Di Bacan Timur Halmahera Selatan. Indonesian Journal Of Shariah And Justice, 3(1), 49–71.
Fitrianto, B. (2023). Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Pancabudi, 16(1), 28–32.
Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. Bin. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 3(2), 31–219.
Hafifi. (2025). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat. Pengadilan Agama Cilegon Kleas 1B.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
Ismoyo, J. D. (2019). Metode Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum. Raja Grafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 (1847).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Muhadi, Sukardi, D. H., & Yusman. (2023). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt). Jurnal Mala Hayati, 4(2), 63–150.
Musthafa, U. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga?: Kajian Tentang Maqasid Al-Shari’ah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Universitas Syarif Hidayatullah.
Nopitasari, A., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 1(2).
Nugroho, H., & Martinelli, I. (2018). Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor?: 1478/Pdt.G/2016/PA.Jt). Jurnal Hukum Adigama , 1(2), 49.
Permatasari, E. (2023). Dasar Hukum Poligami di Indonesia Dan Prosedurnya. Hukum Online.
Puji, T. (2007). Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. Universitas Gajah Mada.
Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Ibrahim Fajri. (2024). Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, 11(1), 8–24.
Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan. Journal of Education Research, 4(4), 24–2517.
Putra, M. A., Pricilia, I., & Putra, H. D. (2021). Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas. Indonesian Notary , 3(16).
Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr (2022). putusan.mahkamahagung.go.id
Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum, 9(2), 39–129.
Tan, D. (2021). Metodologi Penelitian Hukum; Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 78–80.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. Badamai Law Journal, 8(2), 394–408.
Zulkarnain, M. F. (2020). Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum Dan Argumentasinya Maing-Masing. Al-Wathan?: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
