PTSL Policy Analysis from the Perspective of Legal Certainty, Justice and Benefits: Challenges and Opportunities
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v13i3.1015Keywords:
Land Registration, Agrarian Law, Agrarian ReformAbstract
Legal certainty, fairness, and community benefits are the goals of Indonesia's Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), which seeks to streamline and simplify the land registration process. The purpose of this study is to examine the PTSL policy and its execution in order to draw conclusions about the program's strengths and weaknesses in terms of its ability to provide legal certainty, fairness, and advantages. This study delves into the effects of PTSL on several parts of Indonesian agricultural legislation using a qualitative method with normative analysis. Although PTSL has improved access to land rights and legal clarity, the study found that indigenous peoples' rights, conflict resolution, and equitable benefit sharing remain major obstacles. In order to maximize the effectiveness of PTSL implementation, this study suggests three main strategies: enhancing regulatory frameworks, empowering communities, and strengthening the ability to implement
Downloads
References
Apeldoorn, L. V. (1993). Pengantar Ilmu Hukum, terj. Pradnya Paramita.
Arisaputra, M. I. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Baja, P. S. (2012). Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah. Penerbit Andi.
Fazira, F., & Khaidir, A. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 16720–16726. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5088
Hardian, A. (2017). Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Notarius, 3(2), Article 2. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1327
Kamila, H., & Hidayat, N. (2024). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JEMBER DALAM MELAYANI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PTSL UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELAYANAN. Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.572349/musyawarah.v2i1.1770
Lukito, C. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kecamatan Gayam. JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.56071/jian.v4i2.368
Mahmud, P. M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.
Marbun, E. (2023). MENGKAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3). https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16
Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.
Mertokusumo, S. (2008). Mengetahui Hukum: Sebuah Pengantar. Kebebasan.
Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi. Liberty.
Notohamijoyo, O. (2011). Dasar-dasar Filsafat Hukum. Griya Media.
Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114
Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG EFECTIVITY OF SPATIAL PLANNING LAW ENFORCEMENT TO ACHIVE.
Pratama, H., Sunarya, A., & Pramono, S. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Soetomo Administrasi Publik, 513–524. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7266
Priyanto, S. P. (2011). Sebuah Pengantar Ilmu Hukum. Kanwa.
Rafles, A. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat [Other, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/18147/
Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK?: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31–40. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119
Sugianto, B. (2017). PENDAFTARAN TANAH ADAT UNTUK MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KEPAHIANG. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2072
Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1), Article 1. https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824
Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509
Utomo, S. (2021). PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA. Veritas et Justitia, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935
Wibowo, P. A., Kurniawan, A. W., Khoirurrosyidin, & Djuwitaningsih, E. W. (2023). PELAKSANAAN PROSES LEGALISASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN PERAN KEPALA DESA DI DESA BAJANG, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 9(1), Article 1. https://doi.org/10.25299/wedana.v9i1.12200
Wijayanti, S. (2010). KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH (Studi Kasus Putusan MA Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan) [Masters, UNIVERSITAS DIPONEGORO]. http://eprints.undip.ac.id/23929/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 LEGAL BRIEF

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.