Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the Election of Village Heads in Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Re-gency in 2022 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1359Keywords:
Village Head Election, Village Law, Siyasah DusturiyahAbstract
This study aims to examine the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Village Head Elections in Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency in 2022 from a Siyasah Dusturiyah perspective. Village head elections are a concrete form of local democracy that provides space for village community participation in determining leaders. However, in practice, elections in Cinta Damai Village were marred by alleged violations of election principles, such as voters whose domiciles do not match their ID cards, voters who were replaced by other parties, and negligence by the committee in verifying voter data. The Siyasah Dusturiyah perspective assesses that these actions violate the principles of justice, trustworthiness, and honesty, which are the main foundations of Islamic law. The research method used is an empirical legal approach with data collection through interviews and observations. The findings indicate weak supervision and implementation that is not in accordance with democratic principles and sharia values, resulting in conflict and community dissatisfaction. Therefore, system improvements and strict supervision are needed in the implementation of the Village Head Election to comply with positive legal provisions and the principles of justice in Islam
Downloads
References
Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Dewi, N. P. C. P. (2020). Buku ajar mata pelajaran sekolah dasar pkn dan pancasila. Nilacakra.
Dotulong, C. G. P., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).
Fazhira, S., & Irwansyah, I. (2023). Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 558–563.
Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. Maleo Law Journal, 5(1), 86–103.
Hsb, A. M. (2023). PROBLEMATIKA PEMBATASAN CALON KEPALA DESA. Grondwet, 2(2), 238–250.
Kaka, I., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN DEMOKRASI (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA PRAIBAKUL DAN MBATAPUHU, KECAMATAN HAHARU, KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021). Petitum Law Journal, 1(1), 239–247.
Komnas, H. A. M. (2007). MDGs dan Kualitas SDM Perempuan dalam Perspektif HAM: Penelitian Hak-Hak Perempuan di Tiga Sistem Kekerabatan. Komnas HAM.
Lagalante, R., Mau, H. A., & Ismail, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(3), 116–123.
Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 416–433.
Mamonto, W. (2024). NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM NASKAH BUKU PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SMA. IAIN MANADO.
Mutawalli, M. (2023). Dinamika partai politik Indonesia: problematika penarikan dukungan calon kepala daerah. wawasan Ilmu.
Nabila, P. A., NST, P. I., Fatimah, S., & Trisno, B. (2024). Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(3), 134–142.
Nurkholis, K., Edyar, B., & Habiburrahman, H. (2024). Undang-Undang dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
Oktavianus, A. (2021). Demokrasi.
Pratiwi, N. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tuapang, Kabupaten Langkat). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Rahmanudin, D. (n.d.). Pilkades dan politik anggaran: studi kasus praktik kekuasaan kepala desa di kabupaten bogor tahun 2019.
Rozaki, A. (2021). Menabur Karisma, Menuai Kuasa. IRCiSoD.
Sari, T. P., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2024). PENYELESAIAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TERKAIT PENGANGKATAN KEPALA DESA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA. JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 7(3), 1299–1305.
Silaban, T. R., SH, M. H., Andriansyah Tiawarman, K., SH, M. H., Is, M. S., & SHI, M. H. (2025). Hukum Peraturan Daerah. Prenada Media.
Suryani, R. A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA KELAPA DUA KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN. Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial, 18(1), 61–73.
Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 6(1), 37–50.
Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 62–69.
Umar, M. H. (2014). Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. Al-’Adalah, 11(2), 249–264.
Umar, V. M. P. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020. LEX PRIVATUM, 12(3).
Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Syahpira, D. D., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., … El Zuhra, F. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan, 2(1), 1–22.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
