Lawsuit Against the Regent of Deli Serdang Regarding the Appointment of an Interim Village Head in Buah Nabar Village from a Fiqh Siyasah Perspective (Analytical Study of Ptun Number 42/G/2021/Ptun. Medan)
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1365Keywords:
Medan Administrative Court (PTUN Medan), Interim Village Head Appointment, Fiqh Siyasah (Islamic Political Jurisprudence)Abstract
This study aims to analyze the verdict of the Medan Administrative Court (PTUN Medan) Decision Number 42/G/2021/PTUN.MDN regarding the lawsuit against the Regent of Deli Serdang concerning the interim appointment of a village head in Buah Nabar Village, Sibolangit Sub-district, Karo Regency, which resulted in certain parties feeling disadvantaged. Additionally, this study seeks to analyze the fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) perspective on the decision of PTUN Medan Number 42/G/2021/PTUN.MDN regarding the lawsuit filed against the regent for the interim appointment of a village head. This research is normative in nature, employing qualitative normative analysis. It involves a document study approach using various secondary data sources such as legislation, legal norms, and court decisions
Downloads
References
Al-Arif, M. Y. (2017). Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945). Universitas Islam Indonesia.
Al Atok, A. R. (2016). Negara Hukum Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.
Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. Journal Law and Government, 2(1), 8–19.
Assodiki, A. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TANJUNG LAMIN KECAMATAN PEMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN. UNIVERSITAS JAMBI.
Buana, I. E., Yanti, R., Saputra, J., & Qolbi, R. (2024). Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat Indonesia. Aeterna, 1(1), 40–50.
Bunadi, B. (2020). ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEBYOGKECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020. Civics Education and Social Science Journal (CESSJ), 2(2).
Edi, I. M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Politeknik STIA LAN Makassar.
ERA, W. S. (2024). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2022 (Studi Di Desa Rantau Kasai Kab Empat Lawang ProvinsiSumatera Selatan). UIN Raden Intan Lampung.
Fadeli, R. (2024). Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humani, 1(1).
Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. Maleo Law Journal, 5(1), 86–103.
Hidayaturrahman, M., & Ubaid, A. H. (n.d.). KutukaN.
Ismaidar, I., & Annur, R. M. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 6126–6134.
Jamri, J., & Muhsin, M. (2022). Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 8(3), 218–224.
Kurniawan, I. (2023). Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A’la Maududi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Liswahyudar, A. I. (2022). Evaluasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Universitas Islam Riau.
Mandasari, Z. (2015). Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. Universitas Islam Indonesia.
Najah, K. (n.d.). Praktik toleransi masyarakat desa balun sebagai desa Pancasila, lamongan tahun 1998-2015. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif HIdayatullah Jakarta.
Puspitaningrum, J. (2025). Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.
Ridlwan, Z. (2011). Negara hukum Indonesia kebalikan nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Rukoyah, R., & Wance, M. (2021). Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purwerejo. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(9), 1941–1954.
Ruslan Husen, S. H. (2023). Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Sari, T. P., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2024). PENYELESAIAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TERKAIT PENGANGKATAN KEPALA DESA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA. JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 7(3), 1299–1305.
Sensu, L., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Gafur, M. (2022). Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Halu Oleo Legal Research, 4(2), 308–321.
SH, Y. I. (2019). Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya. Pradipta Pustaka Media.
Umar, V. M. P. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020. LEX PRIVATUM, 12(3).
WINANDA, M. K. (2025). Studi Komparatif pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia dan Pemilihan Pemimpin dalam Islam.
Yanti, M. S., & Adnan, M. F. (2022). Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal, 4(2), 146–157.
Yuwananda, R. Z. R. (2024). PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
