Implementation of Government Regulation no. 94 of 2021 on Civil Servant Discipline from a Constitutional Perspective: A Case Study at the Sub-District Office of Na IX-X, North Labuhanbatu Regency
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1389Keywords:
Civil Servant Discipline, Government Regulation No. 94/2021, Siyasah DusturiyahAbstract
This study aims to examine the implementation of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline from the perspective of Siyasah Dusturiyah, using a case study at the Subdistrict Office of NA IX-X in Labuhanbatu Utara Regency. The research employs a normative-empirical method with a juridical-sociological approach through interviews and document analysis. The findings indicate that the enforcement of the regulation remains suboptimal due to the dominance of kinship-based organizational culture, limited legal comprehension among leaders, and the absence of an objective reward and punishment system. From the standpoint of Siyasah Dusturiyah, such leniency violates the principles of administrative justice and leadership accountability. Therefore, it is necessary to strengthen legal discipline training, implement a digital attendance system, and establish a structured mechanism of sanctions and incentives grounded in the values of maq??id al-shar?'ah, in order to build a disciplined, just, and recognized bureaucracy
Downloads
References
Abenta, D., Yahya, T., Sarwani, R., Zarkasi, A., Syam, F., & Syamsir, S. (2025). PENGATURAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DARI PERSPEKTIF PERUNDANGUNDANGAN. Universitas jambi.
Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 169–192.
Ariefiani, E. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Arsal, R. (2009). Reformasi Birokrasi Melalui Penerapan Manajemen Kontrak Sebagai Upaya Mewujudkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Era Otonomi Daerah Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN. Civil Service Journal, 3(1 Juni).
Burhanuddin, S. T. (n.d.). MODEL KEPEMIMPINAN ST BURHANUDDIN DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
Caniago, F. (2021). Denda Administratif Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. Reformasi Hukum, 29(1), 111–123.
Djafar, R., & Sune, U. (2025). Peran Camat dalam menerapkan kedisiplinan aparat di Kantor Camat Taluditi Kabupaten Pohuwato. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 17(01), 100–113.
Hay, G. Z., & Wulandari, S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
JINAYAH, J. S., & WALISONGO, I. A. I. N. (n.d.). HUKUMAN DAN DISIPLIN.
Kusudarmanto, B. S. K. (2024). REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
MUHAMMAAD, K. Y., & Wahab, A. (2025). PENEGAKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
Mulhayat, H. S., Sh, M. H., & Adab, P. (2023). Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbit Adab.
PENGERAPAN, S. F., & AP, M. (2024). ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT. IPDN.
Polii, P. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Nonjob Pns Sesuai Peraturan Perundang-Undangan. LEX ADMINISTRATUM, 12(5).
Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas’ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(02), 1239–1251.
Raimah, R., & Irawanto, I. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Uin Antasari Banjarmasin. Administraus, 4(1), 1–26.
Ramadhan, A., & Lestari, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh). JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 16(02), 141–151.
RESPONSIF, P. H. Y. (2024). HUKUM DAN BUDAYA. SOSIOLOGI HUKUM, 101.
SARI, R. N. (n.d.). PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL.
Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
Zahra, K. S. (2019). Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
