Criminal Responsibility For Crimes Resulting From The Regional Head General Elections
Keywords:
Criminal Responsibility, Elections, Regional Head ElectionsAbstract
Regional Head Elections are a fundamental manifestation of popular sovereignty at the regional level. They provide an arena for citizens to directly elect leaders who will determine the direction of regional policy. However, the implementation of Regional Head Elections in several regions is prone to fraud, which can undermine the democratic process itself. One relevant case, the focus of this research, is Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, involving Drs. Qomaru Zaman, M.A., Deputy Mayor of Metro City. The defendant delivered a statement that was deemed an invitation to the public to re-elect him. This case underscores the importance of effective law enforcement against violations committed by state officials in the implementation of regional elections. In this context, the role of the Prosecutor's Office becomes highly strategic as part of the Integrated Law Enforcement Center, working with the police and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu). Criminal liability for the perpetrators of election-related crimes in this case has been applied in accordance with the principles of criminal law, specifically the principles of fault, capacity to be responsible, and legality.
Downloads
References
Asnawi, A., & Mulyana, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(2), 138–155.
Badaru, B. (2023). Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara. UNES Law Review, 6(1), 1669–1679.
Dian, B. S. (2011). Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia). Rajawali Press-Jakarta/2011.
FIKRI, K. (2010). Penegakan Hukum Pidana Terkait Dengan Pemilihan Kepala Daerah. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Gusmansyah, W. (2018). Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1).
Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. Jurnal Retentum, 3(1).
Jumhadi, H. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak. Journal Justiciabelen (JJ), 1(01), 31–50.
Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lex Crimen, 9(3).
Kusumah, R. R. (2022). PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN INDRAMAYU. Jurnal Keadilan Pemilu, 3(2), 93–101.
Longsam, I. G. A., Mawuntu, J. R., & Massie, C. D. (2025). Analisis Yuridis Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 3184–3202.
Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Lex Administratum, 4(4).
Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Pustaka Pelajar.
Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.
Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2(2), 115–127.
Ritonga, A. S., & Gani, R. A. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1), 81–100.
Rosadi, O., & Wiliandri, W. (n.d.). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WALINAGARI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020: Analisis Putusan Nomor: 158/Pid. Sus/2020/PN Psb.
SATOTO, W. (2024). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Satria, H. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 1–14.
Seba, M. L. (2017). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Lex Administratum, 5(9).
Setiadi, R., Barthos, M., & Fakrulloh, Z. A. (2023). LAW ENFORCEMENT IN OVERCOMING ELECTION CRIME (CASE STUDY OF BAWASLU, SEMARANG DISTRICT). Journal Research of Social Science, Economics & Management, 2(10).
Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., Paramitha, A. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., & Sukma, D. P. (2023). Hukum Pemilu di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka.
Vandamme, R. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 2(1), 71–79.
Wahyudi, E. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008). HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 1(2).
Wijaya, R. (2017). Tindak Pidana Pemilihan Sebagai Dasar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 17(1).
Yardi, N., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2024). Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 3(1), 10–21.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
