The Threat of Punishment Under Article 412 of Law Number 1 of 2023 Con-cerning the New Criminal Code Against Cohabitants
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v15i1.1636Keywords:
Cohabitation, Norms, Individuals, ModernAbstract
The phenomenon of cohabitation, namely living together as a married couple outside of a formal marriage, is increasingly widespread and has sparked debate from a legal and social perspective in Indonesia. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHPidana), through Article 412, regulates criminal penalties for cohabitants, with the aim of upholding social norms and community morals. This study uses a juridical normative method to analyze the provisions of Article 412, its legal implications, and challenges in law enforcement. The results of the study indicate that the article criminalizes cohabitation with a maximum prison sentence of six months or a fine, but has given rise to multiple interpretations and controversy regarding the definition, reporting, and proportionality of the sentence. Furthermore, the application of this article has the potential to create social stigma and human rights violations, so a balanced approach is needed between enforcing norms and protecting individual rights. The study recommends improving regulations to avoid legal uncertainty and ensure fairness in law enforcement against cohabitation amidst the dynamics of modern Indonesian society
Downloads
References
Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Sapientia Et Virtus, 7(2), 84–99.
Anggraeni, S. N. D., & Ravena, D. (2026). PENEGAKAN PIDANA HIDUP BERSAMA DILUAR PERNIKAHAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT. JOSH: Journal of Sharia, 5(01), 133–143.
Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(2), 1577–1586.
Dewi, L. N. P. (2024). KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI OLEH PASANGAN SESAMA JENIS SEBAGAI ZINA (OVERSPEL) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Universitas Pendidikan Ganesha.
Faoziyah, K. (2025). IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap). UNU PURWOKERTO.
Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif HR al-tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(3), 144–154.
Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. Journal of Islamic and Law Studies, 9(1), 1–17.
Lase, A. G. (2025). Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lestari, S. (2016). Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga. Prenada Media.
Nomor, U.-U. (1AD). Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 31–49.
Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 4(1).
Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Analisis yuridis terhadap kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).
RAMADANI, F. A. (2025). Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah. IAIN Parepare.
Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 586–601.
Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). Justisi, 10(1), 174–188.
Solikhah, M. (2025). Profesionalisme Hakim Perempuan dalam menangani Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama. Universitas Islam Indonesia.
Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329–338.
Tahir, M., Djun’astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(9), 1733–1743.
Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 193–199.
Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA. yayasan penerbit.
Wicaksono, E. N. (2025). Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial. Journal of Law Perspectives Review, 1(2), 93–106.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
