Government Policy In Issuing Letter Of Recognition Of Land Rights
(Study in North Musi Rawas Regency)
Keywords:
Policy, Alienation Certificate IssuedAbstract
The problem of this research was regarding the alienation certificate (SPH) like: 1). less awareness of people about the importance of alienation certificate, 2). the lack of socialization from the related institute about the importance of this alienation in village or district, 3). lack of education on people about the importance of this land affairs document, which in the document regulation was arranged regarding the realization of the land affairs. This research aimed to know the policy of alienation certificate (a study in Rawas Ilir district North Musi Rawas). This study used qualitative method and the data analysis technique were data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of this study indicated that some indicators as follow: Communication and bureaucracy had been achieved the indicators represents the implementation of SPH in the village. Therefore it can be concluded that policy of alienation certificate policy in Rawas Ilir district has been achieved.
Downloads
References
Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 21–34.
Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 87–98.
Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, 1(3), 263–289.
Hasanah, U. (2012). Status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat berdasarkan UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
Ilham, I., & Djauhari, D. (2017). Permohonan Hak Milik yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Jurnal Akta, 4(3).
Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Mentari, N. (2022). Tanggung Gugat Terhadap Penyalahgunaan Hak Guna Usaha pada Lahan Perkebunan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(3), 633–651.
Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). Manajemen pelayanan publik. Pustaka Setia.
Nurhayati, A., Fitria, E., & Nurfadhillah, S. (2020). Peran Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) dalam Pengembangan Kemampuan Motorik Siswa di SDS Islam Harapan Ibu School. NUSANTARA, 2(3), 426–434.
Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1 (1953).
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, 1 (1961).
Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31–40.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 086597, 1–99.
Sari, L. O. (2020). Gaya Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kelas V SD Negeri 113 Bengkulu Selatan. IAIN BENGKULU.
Suhadi, M. (2020). Peer Review dan Similarity buku“ Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.”
Suhardi, S. (2018). KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HAK (SPH) ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI AWAL PROSES PENDAFTARAN TANAH. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 4(2).
Sumiati, H., & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(2), 135–145.
Syairozi, M. I. (2017). Percepatan Pengurangan Kemiskinan Sektor Pertanian di Kabupaten Malang. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama, 145–155.
Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021, 1(1), 49–59.
Zaki, M. R. S., & Mahendra, R. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Sertifikat Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Akibat Sengketa Kepemilikan Ganda (Studi Analisa Putusan Nomor 103/G/2016/PTUN-BDG). HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).
