Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts
Keywords:
Law, Compensation, Civil CourtAbstract
The development of national development must first be centered on the development of equitable human resources, therefore in an effort to fulfill this, the Indonesian government wants to strive to form an Indonesian society that is skilled, honest and prosperous, one aspect that is currently being targeted by the central government is the aspect of Indonesian legal policy. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and data triangulation analysis, the results of the study explain that the legal system in Indonesia consists of several categories, the first is criminal law, the second is civil law, and the third is national customary law. each of these laws has different characteristics and regulations, there is one law that specifically regulates the system of compensation, disputes, and disputes in court, after a court decision comes out, it is not uncommon for new conflicts to arise and make policies new to an agreement that is not in line with expectations, these actions are called default and unlawful acts, the two legal processes were born because of a compensation that must be carried out by both parties in completing various remaining legal processes.
Downloads
References
Achmad, W. RW (2021). Conflict Resolution of Remote Indigenous Communities (Overview of The Sociology Communication). LEGAL BRIEF, 10(2), 280-286.
Amalia, R. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Yuridika, 27(3), 267-280.
Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55-68.
Butje, T. (2014). KUHAP DAN PENGATURAN GANTI RUGI PIHAK KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA. Jurnal Hukum Unsrat, 2(2), 24-35.
Effendi, M. (2010). Tuntutan Ganti Rugi pada Peradilan Administrasi. Perspektif, 15(4), 412-440.
Firmanda, H. (2017). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236-251.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. SinarGrafika.
Hayuningtyas, I. S. (2015). Aspek hokum ganti rugi secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara= Legal aspect of compensation in civil matters in regard to unlawful act conducted by states officials (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
Hidayani, S. (2018). Aspek Hukum pada Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 3(2), 93-102.
Jamillah, J. (2015). Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. JurnalMercatoria, 8(2), 163-175.
Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 147-155.
Pessak, R. O. D. (2017). Penerapan hokum standar ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Lex Administratum, 5(3).
Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Lex Crimen, 6(3).
Purwadi, A. (2017). Tuntutan ganti rugi terhadap pengelola keuangan daerah berdasarkan instrument hokum perdata.
Rompas, J. D. (2018). HAK PEMEGANG PATEN DALAM GUGATAN GANTI RUGI MELALUI PENGADILAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN. LEX PRIVATUM, 6(3).
Suparmi, N. M., Surata, I. G., &Mariadi, N. N. (2015). TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (StudiKasus di Kejaksaan Negeri Singaraja). KerthaWidya, 3(2).
Weku, R. (2013). Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Lex Privatum, 1(2).
Widjajati, E. (2011). Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam GugatanPerwakilan Kelompok di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(1), 97-114.
Zebua, F. R. P., Jauhari, I., &Siregar, T. (2008). Tanggung jawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). Jurnal Mercatoria, 1(2), 150-162.
