Legal Accountability for Police Members Involved in Narcotics Crimes
DOI:
https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.921Keywords:
APH, Criminal Liability, NarcoticsAbstract
This writing aims to determine the factors that cause Polri members to be involved in narcotics crimes and the legal accountability of individual Polri members who are proven to have committed narcotics crimes. The writing emphasizes normative law, with the data source being secondary data. The conclusions obtained are as follows: First, the factors that cause members of the National Police to be involved in criminal acts are personal, the environment, the economy, and weak internal supervision from the National Police. Second, members of the National Police proven to be involved in narcotics crimes can be held legally accountable through administrative sanctions in the form of dismissal for violating the code of ethics. Criminal liability can be sought in the form of a prison sentence by the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.
Downloads
References
Abu, A. (2019). Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo. Al-Hikam, 1(1), 26–44.
Ali, A. (2017). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudenci) (7th ed.). Jakarta: Kencana.
Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2014). Peradilan Etika dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
Basri, H. (2022, February 10). Selain Kompol Yuni, Berikut Deretan Polisi yang Tersangkut Narkoba Sepanjang 2021.
Chalil, S. M., & Junior, E. (2021). Efektivitas Fungsi Kepolisian Bina Masyarakat Kota Bandung dalam Malakukan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Wacana Paramarta, 20(3), 34–44.
Chandra, F. A. (2012). Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam Iii/siliwangi). Brawijaya Law Student Journal, 1–20.
Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 110–113.
De Ornay, C. F. L., Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2022). Penegakan Hukum oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 35–39. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4231.35-39
Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ilham, M. (2022). TINDAK PIDANA NARKOBA YANG DI LINDUNGI OLEH APARAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS IRJEN TEDDY MINAHASA) DALAM PENYELUNDUPAN NARKOBA DI SUMATERA BARAT. Journal Legal System, 1(1), 1–15.
Ishaq, H., Purba, N., & Mustamam, M. (2022). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADANNARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(2), 102.
Kuba, S. (2023). Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum. KRTHA BHAYANGKARA, 17(1), 141–156. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2110
Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (I). Jakarta: Sinar Grafika.
Mabruroh. (2022, April 15). Tiga Faktor Penyebab Banyaknya Anggota Polisi Terjerat Narkoba.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Romdoni, M. (2022). The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007. Retrieved from www.legal.isha.or.id/index.php/legal
Romdoni, M. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. Journal Of Law Science, 5(4), 174–181.
Rustam. (2016). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika. Jurnal Pelita, 3(2).
Saparingka, N. (2021). Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. USM Law Review, 4(2).
Sunarso, S. (2012). Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Suyanto, B. (2020, November 24). Ketika Polisi Terjerumus dalam Peredaran Narkoba.
Tumanggor, P., Ediwarman, E., & Mulyadi, M. (2022). Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika. Jurnal Normatif, 2(1), 146–149.
Widodo, D. I. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 1–10.
Yani, E. I., & Nurshanty, A. T. R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pihak Berwajib (Kepolisian maupun Anggota Militer). Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 2(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 LEGAL BRIEF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
