Analysis of Legal Urgency of Premarriage Agreements Related to Gono Gini's Assets in Ternate Religious Court
Keywords:
Legal Urgency, Gono Gini's treasure, Prenuptial AgreementAbstract
The importance of a prenuptial agreement is closely related to the legal consequences that arise with the existence of marriage, namely, regarding assets, obligations of husband and wife and also the future of children born from marriage. Marriage has three legal consequences, namely, the existence of a legal relationship, the existence of assets and obligations to the children who are born and as a result of marriage including the existence of property and mixing of the property of both parties (husband and wife) which is known as innate property. , joint property, acquisition property and inheritance. The regulation regarding the protection of marital property of husband and wife in the form of a marriage agreement has been mandated by the legislation which has been explained comprehensively in the Civil Code. This study aims to determine the legal urgency of prenuptial agreements related to property gono gini at the Ternate Religious Court. This study uses a normative research method with an approach to legislation. The results show that the urgency of the prenuptial agreement law is to regulate the legal consequences of marriage, including the separation of assets obtained before marriage. In addition, the prenuptial agreement can also be about the separation of debts that occur before marriage, during the marriage, after divorce, and even death.
Downloads
References
Arief, Hanafi. “PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA).” Al’ado IX, no. 2 (2017): 151–72.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2014.
Bone, A. Van. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri.” Lex Administratum 5, no. 5 (2017).
Dziddan, A. D. N., Mutimatun, N. A., & SH, M. “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta),” 2017.
Faizal, Liky. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” Dosen Fakultas 6DUL•DK IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
Harimurti, D. A. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 2 (2021): 149–71.
Junica, Y. V. “Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno),” 2022.
Khairun, A. G. “Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh,” 2022.
Mamahit, L. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” Lex Privatum 1, no. 1 (2013).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020): 138–55.
Matnuh, H. “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016).
Mokodompit, Z. “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam.” Lex Administratum 3, no. 6 (2015).
Pakaya, S. G. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin (Doctoral Dissertation, Tadulako University).,” 2016.
Pradoto, M. T. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” Jurisprud 4, no. 2 (2017): 85–91.
Pradoto, Muhammad Tigas. “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TinjauanHukum Islam DanHukumPerdata),” 2015.
Sanjaya, I. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian.” Jurnal Hukum Bisnis 2, no. 2 (2018): 83–101.
Sudiro, Amad, Gunardi Lie, Indah Siti Aprilia, Salsabila Putri, and Naomi Femilia. “Analisis Pembagian Harta Gono Gini Kawin Kontrak,” no. 1 (1974): 687–94.
Tim Pustaka Buana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta, 2016.
Urwatul, U. Siti. “Ugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama) Mataram).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2020.
Usman, Rachmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung. “MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” 2017, 255–74.
